Pembangunan fisik ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur berkejaran dengan waktu. Sebab, proses pindah ibu kota ditargetkan dimulai pada 2024.
"Kita asumsikan paling kritis mulai awal semester II 2022 sudah harus mulai (pembangunan, Red) fisiknya," kata Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi, Rabu (2/2).
Pihaknya sudah siap dengan beberapa desain dasar (basic design) infrastruktur dasar, termasuk kawasan permukiman. Jika nanti sudah ada kejelasan anggaran, pembangunan fisik bisa mulai dilakukan. Tentu dengan skema-skema pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Jika merujuk skema pengadaan barang dan jasa yang ada saat ini, setidaknya diperlukan waktu 50 hingga 60 hari sebelum pekerjaan dimulai. Itu pun, kata Imam, lelang baru bisa dilakukan jika sudah ada kepastian alokasi anggaran tersebut. "Apakah (anggaran) ada di kementerian mana atau di badan otorita," ucapnya.
Paralel dengan proses lelang, pembebasan lahan juga saat ini terus berlangsung. Kawasan awal IKN sebagian berada di kawasan hutan tanaman industri (HTI). Itu memudahkan pemerintah melakukan pengalihan untuk kepentingan pembangunan IKN. "Dengan dasar-dasar tersebut, sambil menyiapkan basic design yang lain, prioritas bisa selesai 2024. Tentunya lebih cepat lebih baik," ujar Imam.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya menjelaskan, pembangunan IKN melalui APBN difokuskan untuk infrastruktur dasar dan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). "Sudah digarisbawahi, dukungan APBN dalam pembangunan IKN itu akan lebih difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar dan pembangunan dari kawasan inti dari pusat pemerintahan IKN," terangnya kemarin.
Selain dari APBN, pemerintah akan mengandalkan pendanaan dari sumber lainnya. Di antaranya kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi swasta, maupun BUMN.
Setelah UU IKN ditetapkan, aturan pelaksanaan yang lebih detail kini tengah disiapkan. Salah satunya bagaimana menyusun rencana induk. Menurut Made, keberadaan rencana induk sangat penting. Mengingat itu juga menentukan berapa jumlah anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan IKN.
Pada tahap pertama, prioritas pemerintah masih fokus pada pembangunan hingga 2024. "Dari perspektif mengenai bagaimana dukungan anggaran yang disiapkan kementerian keuangan, tergantung dari masterplan untuk tahap pertama," terangnya.